PADANG PARIAMAN – Menjelang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026, dinamika politik di tingkat nagari di wilayah Padang Pariaman mulai memanas. Antusiasme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lokal ini diiringi dengan berbagai perbincangan serius, terutama terkait tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para calon.
Pilwana yang akan digelar di puluhan nagari ini sejatinya menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat akar rumput. Namun di balik semangat demokrasi tersebut, muncul pertanyaan krusial yang menjadi perhatian publik: apakah untuk meraih kemenangan, seorang calon wali nagari harus mengeluarkan anggaran yang besar, bahkan hingga dinilai “fantastis”?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kontestasi politik di tingkat nagari tidak lepas dari kebutuhan biaya yang cukup besar. Mulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan pertemuan tatap muka, hingga pembentukan dan operasional tim sukses, semuanya memerlukan dukungan finansial yang tidak sedikit.
Dalam situasi persaingan yang ketat, tidak sedikit pihak menilai bahwa biaya politik cenderung meningkat secara signifikan. Bahkan, berkembang persepsi di tengah masyarakat bahwa untuk memenangkan Pilwana, diperlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan kapasitas dan rekam jejak, tetapi juga kekuatan modal.
Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan praktik-praktik yang berpotensi mencederai nilai demokrasi, seperti politik uang, janji-janji yang tidak realistis, hingga pengeluaran berlebihan yang tidak rasional demi memengaruhi pilihan masyarakat.
Padahal, esensi demokrasi di tingkat nagari seharusnya bertumpu pada adu gagasan, kualitas kepemimpinan, integritas, serta kedekatan calon dengan masyarakat. Tingginya biaya politik justru dikhawatirkan akan memicu pola pikir “balik modal” setelah terpilih, yang pada akhirnya berpotensi berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan nagari.
Sejumlah tokoh masyarakat pun mulai angkat suara terkait fenomena ini. Mereka menegaskan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai calon pemimpinnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang jujur, dekat dengan rakyat, dan mampu bekerja nyata, bukan yang mengandalkan kekuatan dana semata,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat di daerah tersebut.
Pemerintah daerah juga telah menekankan pentingnya pelaksanaan Pilwana yang profesional, transparan, serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Netralitas panitia dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar proses berjalan aman, jujur, dan adil.
Pilwana serentak 2026 ini menjadi ujian penting bagi kedewasaan demokrasi di tingkat nagari. Harapannya, seluruh pihak dapat menjaga integritas dan menjadikan kontestasi ini sebagai ajang mencari pemimpin terbaik, bukan sekadar pertarungan modal.
Pada akhirnya, kemenangan sejati dalam Pilwana bukan ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, melainkan oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil diraih melalui kerja nyata, kejujuran, dan komitmen membangun nagari.
0 Komentar